ORMAS PAGAR JATI MINTA RISMA TIDAK DISKRIMINATIF

Pasca Penutupan Tempat Prostitusi
SURABAYA -Pasca penutupan sejumlah tempat lokalisasi di Surabaya oleh Pemerintah Kota Surabaya dibawah kepemimpinan Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya, boleh diacungi jempol. Namun, dibalik keberhasilan Risma panggilan akrab tri Rismaharini tersebut, banyak yang menilai kalau apa yang dilakukan oleh Risma hanya sekedar pencitraan guna menggapai jenjang suksesi dirinya pada 2015 untuk mencalonan kembali sebagai Walikota Surabaya peride 2015 -2020.

Seperti dikatakan Ketua Ormas Pagar Jati (red, Paguyuban Arek Jawa Timur) Kota Surabaya Bambang Hariyanto, SH, menurut tokoh muda yang selalu getol memperjuangkan nasib masyarakat kecil ini, dirinya bersama ormas Pagar Jati yang dipimpinnya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Risma. Namun, seharusnya Risma tidak diskriminatif dalam menertibkan tempat prostitusi, dan lebih berorientasi kepada sejumlah masyarakat dan pedagang kecil yang mengais rejeki disekitaran tempat-tempat prostitusi itu. “harusnya Risma lebih berorintasi terhadap nasib sejumlah masyarakat dan pedagang kecil yang hanya bisa mengais rejeki disekitar itu, bukan hanya nasib PSK dan para mucikarinya saja” ungkap Bambang

“Kalau mucikari bisa saja setelah ditutup dan dapat uang, dia langsung pindah dan buka usaha ditempta lain, begitu juga para PSK nya, dia bisa saja setelah itu ikut para mucikarinyanya bekerja ditempat yang baru, tapi para pedagang kecil yang biasa mencari rejeki disitu, apa mereka bisa berjualan ditempat yang baru ? lanjut Bambang.

Bambang juga minta, kalau memang rencana Risma mau membersihkan tempat-tempat prostitusi di Kota Surabaya, jangan cuma tempat lokalisasi yang dikunjungi masyarakat menengah kebawah, tapi semua tempat prostitusi yang berkedok panti pijat, spa dan salon yang kebanyakan dikelola para pengusaha menengah keatas harus diberhsihkan. “Pagar Jati  setuju kalau Kota Surabaya bersih dari prostitusi, dan siap mendukung Pemkot Surabaya kalau memang mau bekerja dengan adil tanpa harus tebang pilih terhadap sejumlah tempat prostitusi” lanjut Bambang, sambil menyebutkan, banyak sejumlah tempat prostitusi yang tak yang hanya mengantongi ijin salon atau pitrad namun bebas beroperasi. “Apalagi pasca penutupan Dolly, tempat-tempat prostitusi justeru bukan semakin habis, tapi malah bertambah, dan hampir disemua kawasan ruko di jantung kota mulai tumbuh dan berkembang” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Sekjen Pagar Jati, M. Zainul Fadely, SH. Menurut Fadly, Ormas Pagar Jati tidak akan segan melakukan aksi secara besar dalam mendukung program Pemkot Surabaya untuk menertibkan semua tempat prostitusi yang ada di Kota Surabaya, “Kami siap turun jalan dan melakukan sweping untuk mendukung program pemerintah kota Surabaya, kalau memang mau serius menertibkan tempat prostitusi. Dan jangan pilih-pilih, Karena tempat prostitusi yang ada disini bukan cuma pitrad, tapi beberapa tempat diskotik dan karaoke yang ada didalam Mall juga melayani praktek prostitusi” ungkapnya

Dalam waktu dekat, masih menurut Fadely, Pagar Jati akan melakukan investigasi dan mendata semua tempat prostitusi, baik pitrad, spa, diskotik dan karaoke. Dan akan di inventariskan sebagai bahan evaluasi untuk disampaikan kepada Risma selaku Walikota Surabaya. “Kita akan mendata semuanya tanpa pilih kasih” imbuh Fadely.

Ditempat terpisah, sumber mucikari yang berhasil ditemui Pena Jatim, juga berharap kalau Risma selaku Walikota Surabaya yang berhasil menutup sejumlh lokalisasi dan terakhir Dolly, harus bisa menutup semua tempat lokalisai terselubung yang ada di Kota Surabaya, “harusnya jangan hanya Bangun Sari, Kremil, Moroseneng dan Dolly saja, semua tempat prostitusi yang berkedok pitrad harus ditertibkan” ungkap sumber yang minta tidak disebut namanya.

Sekedar diketahui, Salah satu sumber pendapatan daerah terbanyak adalah serktor pariwisata. Namun apa jadinya kalau sejumlah objek yang bernaung di bawah Dinas Pariwisata dan mempunyai kewajiban atas pajak yang harus dibayar tidak dipenuhi ? Ini mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata sangat dirugikan. Apalagi, Satpol PP yang mempunyai kewenangan sebagai pengawal Perda dan sekaligus pengaman dalam pelanggaran pajak yang harusnya dibayar oleh para pemilik usaha, ternyata diduga “bermain” bermain guna mencari keuntungan sendiri. 

Hal ini dilihat dari beberapa tempat prostitusi yang boleh dibilang eksekutif, bahkan berlokasi di sekitar cagar budaya yang sejak puluhan tahun hingga sekarang masih aman beroperasi tanpa ada gangguan dari petugas yang berwenang atas tempat prostitusi tersebut. (git)